Comments on Blog (Hukum) MnR: Dampak Hukum Dari Janji-Janji Pra Kontrak

Terima kasih Mas Arif telah berkunjung ke Blog Say...

2009-03-18T19:52:00.000+07:00

Terima kasih Mas Arif telah berkunjung ke Blog Saya dan telah memberikan pendapatnya. Tulisan disini merupakan sebuah analisa hukum dari Saya, mudah-mudahan bisa jadi bahan materi hukum untuk didiskusikan.

Terima kasih atas tanggapan Mas Izuko, sepertinya ...

2009-03-18T19:46:00.000+07:00

Terima kasih atas tanggapan Mas Izuko, sepertinya pendapat kita hampir sama mengenai kesepakatan.

Bisa saja sih di PTUN kan, bukan ke PTUN lo (karena memang bukan wewenangnya), tapi maksudnya diajukan ke Pengadilan Militer (Gugatan Mengenai Tata Usaha Militer).

tanggungjawab seorang pejabat dalam mengamankan as...

2009-03-17T09:07:00.000+07:00

tanggungjawab seorang pejabat dalam mengamankan aset negara, dan berusaha memberikan keadilan kepada bawahannya yang bertugas mengapdikan diri kepada negara harus berbuat 100% dengan menerima apa adanya. seseorang memutuskan menjadi apdi negara semisal TNI atau aparatur negara. seharusnya sudah sadar betul apa yang harus dilakukannya nanti. termasuk nyawa mereka adalah milik negara, ini sudah menjadi kontrak hidup matinya orang yang telah memilih menjadi abdi negara. sebaiknyalah urusan aset negara dikembalikan kepada negara, dan dapat diestafetkan kepada generasi abdi negara yang lainnya. bukan untuk berusaha memiliki, walupun dengan dalih sejarah perjuangan dan sebagainya. kita tahu betapa besar perjuangan Jendral Sudirman waktu itu, dan sekarang tidak ada penguasaan tanah atau harta benda seperti permintaan kasus sekarang ini. jadilah manusia yang bijak, tidak plin plan, dan mau berkorban bagi negara. bukannya mengambil kesempatan yang sebenarnya bukan hak miliknya. maknya kita kaum muda, berusaha menabung dan berfikir mewujudkan impian, baik ingin punya rumah, mobil dan kekayaan lainnya dari sekarang.., jangan terpikir dikala kita pensiun.. akan susah kita gapai..

Kesepakatan menurut saya sudah tidak dapat lagi me...

2009-03-03T07:53:00.000+07:00

Kesepakatan menurut saya sudah tidak dapat lagi menjadi pedoman, karena pada dasarnya secara filosofis manusia dipegang omongannya. Bagaimana di Indonesia? Menurut saya, sepakat tersebut harus dilihat dari "Sejauh mana ada perbuatan yang dilakukan hingga dianggap telah setuju untuk melaksanakan isi kesepakatan/perjanjian" sehingga secara langsung dapat dilihat bahwa dia setuju. Lupa dengan teori lahirnya kesepakatan? Coba dilihat lagi.
Mengenai UU Perlindungan konsumen saya tidak setuju itu dianggap acuan, karena personelnya adalah pelaku usaha dan konsumen akhir yang kedudukannya tidak seimbang, lagipula pembuat UU memang memiliki tujuan untuk membela konsumen. Sedangkan dalam kasus diatas, kedudukannya seimbang, dan bukan antara pelaku usaha dan konsumen. Jadi harus dilihat lagi filosofis pembuatan UU dalam Legal drafting, termasuk rancangan akademik UU sebelum dibahas di DPR.
Kasus diatas, kenapa tidak dimasukkan dalam PTUN?????

Saya sangat menghargai dan menghormati pendapat re...

2008-07-25T23:48:00.000+07:00

Saya sangat menghargai dan menghormati pendapat rekan Jusuf Patrick, terima kasih.

Rekan Najibmenurut saya asas itikad baik hanya bis...

2008-07-24T16:06:00.000+07:00

Rekan Najib
menurut saya asas itikad baik hanya bisa dilaksanakan kalau perjanjian sudah terjadi, jika pra kontrak/pra perjanjian, belumlah dapat seseorang dibebani tanggung jawab untuk melaksanakan itikad baik.
Saya lebih cenderung untuk menggunakan kepatutan untuk hal-hal yang terjadi sebelum adanya/terjadinya kontrak.
Disini akan tampak benang merah antara itikad baik dan kepatutan.
Selamat merenungkan.