.
Memuat...

23 Juni, 2008

Hakim Lebih Mengutamakan Kepastian Hukum Dalam Memberikan Putusan

.

Didalam praktek, banyak kita jumpai bahwa Hakim didalam memutus suatu perkara lebih cenderung mendahulukan asas kepastian hukumnya dan mengabaikan asas keadilannya, apalagi jika harus menciptakan hukum baru untuk mengisi kekosongan hukum. Lihat posting Saya sebelumnya dengan judul "Dampak Hukum Dari Janji-Janji Pra Kontrak" dan "Fenomena Pembatasan Pihak Dalam Verzet Atas Verstek".

Saya menilai Hakim didalam memutus perkara banyak yang hanya "letter lex" saja, dimana didalam memberikan putusannya hanya didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang berlaku (sesuai undang2 saja), padahal untuk hukum perdata tidak demikian.

Saya melihat hakim-hakim sekarang kebanyakan enggan atau tidak ada keberanian untuk menciptakan hukum baru dalam rangka mengisi kekosongan hukum, sehingga asas keadilannya sering diabaikan.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa disetiap putusan terdapat irah2 yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", namun pada kenyataannya yang terjadi tidak seperti itu, tapi ... "Demi Kepastian Hukum Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Disisi lain, perkembangan Hukum, lebih khusus Hukum Perdata sangat cepat sekali. Jika sikap Hakim masih seperti ini, repot juga, sedangkan sampai dengan hari ini KUHPerdata (BW) masih menjadi andalan utama untuk dijadikan pedoman. Padahal nenek moyangnya BW, Belanda dan Civil Law, Perancis perkembangannya sudah semakin pesat. Jika harus menunggu DPR untuk membuat undang2 yang baru, sampai kapan, tentunya buat mereka persoalan pembahasan KUHPerdata (BW) ini sangat tidak menarik untuk dibahas di DPR, karena ...

Dan Saya pikir dilapangan hukum perdata, bukannya hanya KUHPerdata (BW) saja yang harus di diamandemen/direformasi ato diganti, termasuk juga HIR yang diandalkan untuk hukum acaranya, karena banyak yang sudah tidak pas lagi untuk diterapkan.

Jika saja, Hakim2 ...???

Baca selengkapnya ...

10 Mei, 2008

Fenomena Pembatasan Pihak Dalam Verzet Atas Verstek

.
Berdasarkan ketentuan Pasal 129 ayat (1) HIR dan Putusan MARI No. 434 K/Pdt/1983 tanggal 24 September 1986, bahwa komposisi pihak-pihak dalam proses verzet terhadap putusan verstek terdiri dari :
  • Tergugat asal yang bertindak dan berkedudukan formil sebagai pelawan, namun pada hakekatnya tetap berkapasitas dan berkualitas sebagai Tergugat dalam perkara yang bersangkutan.
  • Penggugat asal, berkedudukan formil sebagai terlawan, sama halnya dengan pelawan, terlawan pada hakikatnya tetap berkapasitas sebagai penggugat.
Dengan demikian yang dapat ditarik sebagai terlawan terbatas hanya pada diri penggugat semula, tidak dapat diajukan terhadap pihak lain atau tidak dapat ditarik dari pihak ketiga yang tidak ikut duduk sebagai penggugat. Sehingga pihak-pihak dalam verzet adalah sama dengan gugatan, dimana pihak pelawan tetap berkedudukan sebagai tergugat dan pihak terlawan tetap berkedudukan sebagai penggugat.

Pembatasan pihak dalam Verzet atas Verstek ini didalam beberapa kasus menjadi kendala tersendiri didalam mencari kebenaran materiil agar suatu perkara menjadi jelas dan terang. Dapat dilihat pada kasus dibawah ini :

Putusan Verstek Perkara Perdata Pengadilan Negeri Tangerang No. 157/PDT.G/2005/PN.TNG. yang telah diputus pada tanggal 7 Pebruari 2006, perkara perdata antara Drs. H. UMAR DANI dan Drs. S. BUDHY HARTONO sebagai Para Penggugat melawan PT. PANCA WIRATAMA SAKTI Tbk. sebagai Tergugat, dimana pada salah satu putusan Majelis Hakim perkara aquo, antara lain berbunyi :

"Menyatakan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah sengketa atas nama Tergugat tertanggal 31 Agustus 1987 No. 2645 sampai dengan No. 2720 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum atas tanah sengketa".

Atas putusan verstek perkara aquo, maka selanjutnya PT. PANCA WIRATAMA SAKTI Tbk. sebagai Tergugat Asli mengajukan verzet atas putusan perkara aquo (selanjutnya disebut sebagai Pelawan), dimana pada perlawanannya, Pelawan (PT. PANCA WIRATAMA SAKTI Tbk.), disamping menempatkan Drs. H. UMAR DANI sebagai Terlawan I/semula Para Penggugat Asli, Drs. S. BUDHY HARTONO sebagai Terlawan II/semula Para Penggugat Asli, juga menarik Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang sebagai Terlawan III. Permohonan perlawanan, terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Tangerang, dengan register perkara perlawanan No. 215/PDT.PLW/2006/PN.TNG.

Pada permohonan perlawanan, untuk piihak-pihaknya menjadi 4 (empat) pihak, berbeda dengan pihak-pihak pada gugatan atau pada putusan verstek yang hanya terdiri dari 2 (dua) pihak.

Adapun komposisi pihak pada gugatan atau putusan verstek adalah sebagai berikut :
  1. Drs. H. UMAR DANI dan Drs. S. BUDHY HARTONO, disebut sebagai PARA PENGGUGAT.

  2. PT. PANCA WIRATAMA SAKTI Tbk., disebut sebagai TERGUGAT.
Sedangkan komposisi pihak pada perlawanan adalah sebagai berikut :
  1. PT. PANCA WIRATAMA SAKTI Tbk., disebut sebagai PELAWAN/dahulu TERGUGAT.

  2. Drs. H. UMAR HANI, disebut sebagai TERLAWAN I/dahulu PARA PENGGUGAT.

  3. Drs. S. BUDHY HARTONO, disebut sebagai TERLAWAN II/dahulu PARA PENGGUGAT.

  4. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TANGERANG, disebut sebagai TERLAWAN III.
Dari uraian diatas jelas, ada perbedaan pihak-pihak pada gugatan dan pada perlawanan sebagai berikut :
  1. TERLAWAN I dan TERLAWAN II, semula pada gugatan hanya dijadikan 1 (satu) pihak yang disebut dengan PARA PENGGUGAT. Sedangkan pada perlawanan, di split menjadi 2 (dua) pihak yakni, menjadi TERLAWAN I dan TERLAWAN II.

  2. TERLAWAN III merupakan pihak baru yang didalam gugatan bukan merupakan (tidak dijadikan) pihak.
Pertimbangan PELAWAN mensplit pihak yang pada gugatan disebut sebagai PARA PENGGUGAT, pada perlawanannya dipisah menjadi TERLAWAN I dan TERLAWAN II, karena setelah dipelajari duduk perkaranya, kualitas tanggung jawab hukumnya atau kedudukan hukumnya sangat berbeda. Sebenarnya TERLAWAN II/dahulu PARA PENGGUGAT, tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan perkara aquo, sehingga adalah salah TERLAWAN II sebagai PIHAK (PARA) PENGGUGAT yang ikut menggugat, karena menurut PELAWAN hubungan hukum yang terjadi hanyalah hubungan hukum antara TERLAWAN II dengan TERLAWAN I dan sama sekali bukan dengan PELAWAN.

Sedangkan PELAWAN menarik pihak KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TANGERANG sebagai TERLAWAN III, antara lain dengan alasan sebagai berikut :
  1. Pada putusan perkara aquo No. 157/PDT.G/2005/PN.TNG. dimana salah satu produk Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang yakni "Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah sengketa atas nama Tergugat tertanggal 31 Agustus 1987 No. 2645 sampai dengan No. 2720 oleh Majelis Hakim perkara aquo dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum atas tanah sengketa".

  2. Pada perkara aquo, BPN bukan merupakan pihak, namun produknya berupa "Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Sengketa" oleh Majelis Hakim perkara aquo dinyatakan "tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum".

  3. Menunjukan kepada Majelis Hakim perkara aquo bahwa telah terjadi kekeliruan dalam memeriksa dan memutus perkara, karena pada perkara aquo, BPN bukanlah pihak, namun kenapa Majelis Hakim perkara aquo telah memberikan putusan yang ditujukan kepada BPN.

  4. Menempatkan BPN sebagai saksi, bukan merupakan jaminan bahwa BPN akan berkenan menjadi saksi, karena dalam prakteknya BPN enggan untuk menjadi saksi atau membantu untuk mengungkap perkara menjadi jelas dan terang.

  5. Menempatkan BPN menjadi Terlawan III, akan menjadikan perkara menjadi jelas dan terang, dibandingkan hanya sekedar menempatkan BPN sebagai Turut Terlawan.

  6. Meluruskan hukum agar perlawanan tidak mengandung cacat formil kurang pihak (plurium litis consortium) dan tidak error in persona.

  7. Agar putusan yang dijatuhkan akan menjadi putusan yang tuntas.
Akhirnya perlawanan PT. PANCA WIRATAMA SAKTI Tbk. terhadap putusan perkaran perdata No. 157/PDT.G/2005/PN.TNG. yang telah diputus pada tanggal 7 Pebruari 2006, oleh Majelis Hakim perkara perlawanan aquo pada tanggal 1 November 2007 telah diputus dan dinyatakan tidak dapat diterima, dimana dalam pertimbangannya, Majelis Hakim perkara perlawanan aquo menyatakan antara lain sbb :
  1. “Menimbang, bahwa karena yang dilawan adalah Putusan No. 157/Pdt.G/2005/PN.TNG. maka pihak-pihak yang dapat ditarik sebagai TERLAWAN terbatas hanya pada diri PENGGUGAT saja dan tidak dapat diajukan terhadap pihak lain/pihak ketiga yang tidak ikut duduk sebagai pihak dalam perkara No. 157/Pdt.G/2005/PN.TNG.”.

  2. “Menimbang, bahwa karena PELAWAN memasukkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang sebagai TERLAWAN III sedangkan dalam perkara No. 157/Pdt.G/2005/PN.TNG. pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang bukanlah pihak maka sudah seharusnya apabila perlawanan PELAWAN dinyatakan tidak dapat diterima”.
Atas putusan perkara perlawanan aquo, maka selanjutnya PT. PANCA WIRATAMA SAKTI Tbk. menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi Banten dan sampai dengan saat ini proses banding sedang dalam pemeriksaan di Pengadilan Tinggi Banten.

Dari uraian diatas dan menunjuk judul tulisan ini adalah mengenai "Fenomena Pembatasan Pihak Dalam Verzet Atas Verstek", maka dibawah ini akan diberikan analisa kasus sbb :

Menurut teori azas hukum "plurium litis consortium", agar suatu gugatan dijatuhkan pada putusan yang tuntas, maka pihak penggugat harus menarik pihak ketiga sebagai tergugat, agar gugatannya tidak terjadi kurang pihak, oleh karena itu lebih baik menarik pihak ketiga sebagai tergugat daripada menjadikannya sebagai saksi.

Pada perkara gugatan aquo No. 157/PDT.G/2005/PN.TNG., BPN Kab. Tangerang hanya ditempatkan oleh Para Penggugat sebagai saksi, namun pada petitum gugatan para penggugat, salah satunya memohon untuk "Menyatakan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah sengketa atas nama Tergugat tertanggal 31 Agustus 1987 No. 2645 sampai dengan No. 2720 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum atas tanah sengketa", yang akhirnya oleh Majelis Hakim perkara gugatan aquo No. 157/PDT.G/2005/PN.TNG., salah satu petitum gugatan yang dimohonkan para penggugat dikabulkan.

Dari uraian diatas, menunjukan bahwa Majelis Hakim perkara gugatan aquo No. 157/PDT.G/2005/PN.TNG. telah salah menerapkan hukum, seharusnya salah satu permohonan petitum gugatan para penggugat yakni yang memohon "Menyatakan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah sengketa atas nama Tergugat tertanggal 31 Agustus 1987 No. 2645 sampai dengan No. 2720 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum atas tanah sengketa", adalah berlebihan dan gugatan para penggugat seharusnya dinyatakan kurang pihak karena menempatkan BPN Kab. Tangerang hanya sebagai saksi dan bukan sebagai Tergugat, bagaimana mungkin BPN Kab. Tangerang yang bukan pihak harus juga melaksanakan isi putusan.

Pendapat yang demikian juga dikemukakan dalam putusan MARI No. 1311 K/Pdt/1983 tanggal 20 Agustus 1984, dimana Penggugat menuntut dalam gugatan agar jual beli yang dilakukan tergugat dengan pihak ketiga tidak sah, oleh karena itu harus dibatalkan. Dalam kasus ini, pengadilan tidak mungkin membatalkan jual beli antara Tergugat dengan pihak ketiga tanpa mengikut orang ketiga itu sebagai tergugat. Dutegaskan, meskipun dibenarkan penjual yang telah dipaksa sebagai saksi tidak perlu ikut digugat sebagai pihak, namun yang paling tepat, penjual (pihak ketiga) harus ikut ditarik sebagai pihak tergugat.

Menurut M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Cetakan Keempat, Mei 2006, halaman 117, bahwa memperhatikan penjelasan diatas, penarikan pihak ketiga sebagai tergugat tidak lagi dijadikan sebagai prinsip umum secara ketat, tetapi mengarah kepada pelenturan yang bercorak kasuistik. Penerapannya digantungkan kepada kebutuhan atau kepentingan dalil gugatan. Sebagai contoh putusan MARI No. 1816 K/Pdt/1989 (Varia Peradilan, Tahun VII, No. 94, Juli 1992, halaman 58) menjelaskan :
  • Ternyata penggugat telah menarik Mendagri sebagai Tergugat II, dihubungkan dengan fungsinya sebagai instansi yang mengeluarkan SK Pembatalan Sertifikat hak Milik Penggugat. Dengan demikian telah terpenuhi syarat formil pihak yang ditarik sebagai tergugat;
  • Sedangkan mengenai keharusan menarik penjual sebagai tergugat dalam perkara ini, tidak bersifat mutlak atas alasan, dasar gugatan yang diajukan penggugat ditujukan kepada ketidakabsahan SK Mendagri No. 550/DJA/1986. Oleh karena itu, ditinjau dari segi urgensi gugatan, tidak mutlak menarik penjual sebagai pihak. Tanpa mengikutsertakan penjual sebagai tergugat, tidak ada halangan untuk menilai sah atau tidak SK Pembatalan Sertifikat yang dilakukan Mendagri.
Dari apa yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim perkara perlawanan aquo No. 215/PDT.PLW/2006/PN.TNG., mengingat Pasal 129 ayat (1) HIR, sangat tidak beralasan memutuskan Menyatakan perlawanan pelawan tidak dapat diterima, dengan alasan karena :
  • Yang dilawan adalah Putusan No. 157/Pdt.G/2005/PN.TNG. maka pihak-pihak yang dapat ditarik sebagai TERLAWAN terbatas hanya pada diri PENGGUGAT saja dan tidak dapat diajukan terhadap pihak lain/pihak ketiga yang tidak ikut duduk sebagai pihak dalam perkara No. 157/Pdt.G/2005/PN.TNG.”.
  • Karena PELAWAN memasukkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang sebagai TERLAWAN III sedangkan dalam perkara No. 157/Pdt.G/2005/PN.TNG. pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang bukanlah pihak.
Jika demikian, maka pertimbangan Majelis Hakim perkara perlawanan aquo semata-mata hanya didasarkan pada azas kepastian hukum namun tidak mencerminkan rasa keadilan. Seyogyanya atas alasan-alasan PELAWAN diatas, Majelis Hakim perkara perlawanan aquo harus berani menciptakan hukum sendiri untuk mengisi kekosongan hukum.

Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH. Dalam bukunya yang berjudul ”Hukum Acara Perdata Indonesia”, Penerbit Liberty Yogyakarta 1998, edisi kelima, cetakan pertama, halaman 165, dikatakan bahwa ”Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya hanyalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Ada kemungkinannya terjadi suatu peristiwa, yang meskipun yang sudah ada peraturan hukumnya, justru lain penyelesaiannya”. Selanjutnya dikatakan bahwa ”Undang-undang yang merupakan peraturan umum yang diciptakan oleh pembentuk undang-undang itu tidaklah lengkap karena tidak mungkin mencakup segala kegiatan kehidupan manusia. Banyak hal-hal yang tidak sempat diatur oleh undang-undang, undang-undang banyak kekosongannya. Dengan jalan penafsiran Hakim mengisi kekosongan undang-undang itu ...”.

Sebagaimana uraian diatas bahwa ”nyata-nyata pada perkara aquo Perlawanan No. 215/PDT.PLW/2006/PN.TNG. telah terbukti dengan menjadikan Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak didalam Perlawanan, maka kebenaran materiil atas persengketaan tanah aquo menjadi jelas dan terang, ...”, hal ini telah sesuai dengan tujuan utama diadakannya proses pemeriksaan perkara di pengadilan.

Baca selengkapnya ...

08 April, 2008

Gagasan Membentuk Majelis Hakim Cyber-Space Indonesia

.
Tulisan dibawah ini merupakan kutipan diskusi dari millis Pengacara · Advokat_Indonesia yahoogroup pada tanggal 7 April 2008 mengenai gagasan membentuk suatu Majelis Hakim Peradilan Cyber-Space Indonesia.

Gagasan awal disampaikan oleh rekan kami advokat Bung Robaga (http://advokat-rgsmitra.com), sbb :

Dengan disahkannya UU-ITE, saya memiliki gagasan seru yang menurut saya sangat baik untuk dicoba dan dilaksanakan, apabila di milis-milis hukum itu berkenan "melebur" dan membentuk suatu Majelis Hakim Peradilan Cyber-Space Indonesia.

Para pihak yang ingin bersengketa, menggugat, menuntut ganti rugi, dalam clausula perjanjian boleh merujuk kepada Majelis Hakim ini, dan mereka wajib mendaftarkan akta yang sudah ditandatangani-nya baik kepada Majelis Hakim Cyber-Space Indonesia ini, dan apabila mereka bersengketa boleh menggugat serta proses jawab-menjawab melalui email atau milis.

Batasan kewenangan majelis hakim cyber-space Indonesia ini, tidak termaksud dalam ruang lingkup yang bernuansa Publik, seperti Pidana, Korupsi, Pelanggaran HAM dll... batasi dulu dalam ruang lingkup hukum private [sipil].

Bagaimana detail pelaksanaan dan aturan mainnya, mungkin para filsof-hukum cyber-space Indonesia boleh dilibatkan untuk membuat aturan mainnya. Misalkan, para pihak yang bersengketa harus menggunakan jasa advokat dari member yang telah tergabung di milis Peradi. Atau jika mau buat akta notaris, harus pula berasal dari Notaris yang tergabung di Milis Notaris Indonesia. Nah kalau mau konsultasi hukum, ada beberapa milis pengacara/advokat yang telah eksis dalam kurun waktu cukup lama bisa dimanfaatkan.

Mengutip pendapat Mr. Habib [dimilis Notaris] agar para praktisi hukum tidak selalu "menjiplak / plagiat / copy-paste" dari segala sesuatu yang sudah ada. Maka gagasan majelis hakim ini saya lontarkan dengan catatan Majelis Hakim disini BERBEDA dengan profil Ikatan Hakim Indonesia. Sebagai catatan akhir : Majelis Hakim - Lembaga Peradilan Cyber-Space Indonesia ini ; TIDAK GRATIS, tapi harga terjangkau.

Jika kurang berkenan silahkan diabaikan. Selamat berdiskusi & mohon tanggapan.


Tanggapan Saya, sbb :

Bung Rgs dan Teman-Teman Yth.

Saya sangat setuju dengan gagasan Bung Rgs, ada beberapa masukan dari Saya, sebagai berikut :
  1. Pada UU-ITE, khususnya pasal 36 ayat (2) disebutkan "selain gugatan perdata, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui lembaga penyelesaian sengketa alternatif atau arbitrase ...". Artinya UU memberi peluang untuk menyelesaikan sengketa selain melalui gugatan perdata dan/atau mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi, yakni melalui arbitrase dan/atau lembaga-lembaga penyelesaian sengketa alternatif. Penafsiran pasal diatas, juga dapat ditafsirkan : dapat membentuk satu lembaga (baru) "Lembaga Penyelesaian Sengketa Alternatif" (selain arbitrase) sebagai alternatif cara untuk menyelesaikan sengketa ..... Oleh karenanya lembaga yang akan nantinya dibentuk akan dapat dilegalkan, oleh karena itu gagasan ini sangat menarik. Mudah-mudahan bisa jadi masukan bagi pembuat peraturan (apalagi PP nya belum disusun).

  2. Atau mengusulkan kepada Arbitrase Indonesia (BANI), untuk membentuk suatu sub atau divisi tersendiri yang khusus menyelesaikan sengketa-sengketa ITE.

  3. Disini ada hal yang baru (khususnya Indonesia), karena hukum acaranya (formil) berbeda dengan hukum acara penyelesaian sengketa yang lain. Sebagaimana gagasan Bung, bahwa proses penyelesaian sengketanya atau proses jawab-menjawabnya melalui email atau milis (mungkin yang dimaksud secara online atau mungkin juga offline, bahasa kerennya "cara yg lazimnya digunakan di dunia Maya atau cyber-space"). Oleh karenanya pada hukum acaranya perlu diatur dan disusun hukum acara yang mengatur proses penyelesaian sengketa dengan cara penyelesaian alternatif ini. Sebenarnya cara penyelesaian seperti ini didunia hukum internasional bukanlah hal yang baru. Contoh saja penyelesaian sengketa pada arbitrase internasional atau arbitrase di negara-negara barat, yang banyak menangani perkara-perkara yang juga dilatar belakangi dengan kontrak-kontrak atau perjanjian-perjanjian secara online dan/atau offline.

  4. Terakhir, soal "Majelis Hakim", klu di UU No. 30 Th. 99 disebut dengan istilah "Majelis Arbiter" atau dapat ditunjuk "Arbiter Tunggal".
Pada gagasan Bung, dikatakan " ... apabila di milis-milis hukum itu berkenan "melebur" dan membentuk suatu Majelis Hakim Peradilan Cyber-Space Indonesia ...".

Saya pikir untuk "Majelis Hakimnya atau nama yang lain", jangan hanya dibatasai Sarjana Hukum, tapi semua orang yang mengetahui dan berpengalaman dibidang cyber-space dapat ditunjuk sebagai "Majelis Hakim".

Demikian pendapat Saya, mari kita berdiskusi dan mewujudkannya. Terima kasih.

Salam,
"MN"

Baca selengkapnya ...

05 Maret, 2008

Dampak Hukum Dari Janji-Janji Pra Kontrak

.
Tulisan ini merupakan suatu analisa kasus. Bermula dari gugatan perkara perdata antara Para Penggugat, Jeffry Binalay dkk melawan Tergugat I Kepala Staff TNI-AL (KASAL) dkk yang telah terdaftar pada register perkara perdata di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. : 319/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Ut.

Duduk atau ringkasan perkaranya kurang lebih sebagai berikut :

Jeffry Binalay dkk adalah penghuni dari rumah dinas TNI-AL. Almarhum orang tua Jeffry Binalay dkk adalah purnawirawan TNI-AL. Mereka menghuni rumah dinas TNI-AL berdasarkan Surat Izin Perumahan (SIP) yang dikeluarkan oleh Dinas TNI-AL.Pada tahun 1992 KASAL mengeluarkan Surat Keputusannya Nomor : 1212/III/1992 tanggal 23 Maret 1992 yang menetapkan bahwa rumah Dinas TNI-AL Di Wilayah Jakarta Sebagai Rumah Dinas TNI-AL Non Strategis.

Pertimbangan KASAL mengeluarkan surat keputusan Nomor : 1212 tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota TNI AL dan umumnya rumah dinas tersebut sudah berusia lebih dari tiga puluh tahun dan ditempati sebagian besar oleh para Purnawirawan/Warakawuri. Surat keputusan KASAL diatas kemudian dijadikan dasar hukum untuk surat-surat keputusan dan surat-surat serta kebijakan-kebijakan yang lain sebagai pedoman pelaksanaan proses pelepasan/jual beli rumah dinas.

Atas surat keputusan diatas, TNI-AL mengeluarkan kebijakan untuk melepaskan rumah-rumah dinas tersebut kepada para anggota yang menghuni rumah dinas tersebut. Selanjutnya kebijakan ini telah diteruskan kepada Menhankam/Pangab. Kakanwil Dirjen Anggaran Jakarta menunjuk suratnya telah menyetujui dan Kepala BPN Jakarta Utara menunjuk suratnya, menyatakan bahwa proses pelepasan rumah dinas tersebut dapat dilaksanakan.

Atas kebijakan tersebut, anggota yang menghuni rumah dinas tersebut menyambutnya dengan suka cita dan menindak lanjuti dengan menyiapkan serta melengkapi berkas-berkas yang disyaratkan oleh TNI-AL, diantaranya adalah mengajukan permohonan secara tertulis kepada TNI-AL hingga melakukan pengukuran atas tanah yang dihuninya, yang dilakukan oleh TNI-AL bekerjasama dengan BPN Jakarta Utara dll.

Namun hingga diawal tahun 2003 proses pelepasan rumah dinas tersebut belum juga dapat terealisasikan, bahkan dengan surat keputusannya Nomor : Skep/344/II/2003 tanggal 24 Pebruari 2003, Tentang Peraturan Pokok Perumahan Dinas TNI Angkatan Laut, KASAL mengeluarkan kebijakan, bagi anggota yang telah pensiun, selambat-lambatnya tanggal 24 Pebruari 2007 harus sudah meninggalkan rumah dinas yang dihuninya. Dengan surat keputusan diatas, maka perihal proses pelepasan rumah dinas yang sudah dilakukan menjadi tidak jelas.

Atas hal-hal diataslah Para Penggugat, Jeffry Binalay dkk menggugat KASAL dkk ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Dalam putusannya tanggal 8 Oktober 2007 yang diucapkan tanggal 9 Oktober 2007, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara "Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya", dimana pada salah satu pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan “... akan tetapi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa antara para Penggugat dengan para Tergugat tidak ada kesepakatan atau perjanjian jual beli rumah dinas, maka menurut Majelis Hakim para Tergugat ...”.

Dari judul tulisan diatas "Dampak Hukum Dari Janji-Janji Pra Kontrak", dimana kami akan mencoba memberikan sebuah analisa atas perkara diatas dan selanjutnya dibawah ini kami akan memberikan analisa kasus sebagai berikut.

Sebagaimana bunyinya Pasal 1320 KUHPerdata, bahwa syahnya suatu perjanjian harus memenuhi 4 (empat) syarat, yakni : kata sepakat, cakap, hal tertentu dan sebab yang halal. Dengan terpenuhinya 4 (empat) syarat diatas, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya.

Melihat dari uraian kasus diatas, dapat dipastikan bahwa karena belum terjadi (ada) kesepakatan dan perjanjian jual belinya, maka "Perjanjiannya Belum Sah Dan Belum Mengikat". Apalagi jika kita merujuk pada pertimbangan Hakim sebagaimana tersebut diatas “... akan tetapi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa antara para Penggugat dengan para Tergugat tidak ada kesepakatan atau perjanjian jual beli rumah dinas, maka menurut Majelis Hakim para Tergugat ...”.

Hal diatas sering sekali terjadi, sebagaimana contoh uraian kasus diatas, dapat dilihat bahwa para pihak masing-masing telah melakukan perbuatan hukum yaitu berupa proses pelepasan rumah dinas, yakni antara lain dari pihak TNI-AL telah melakukan perbuatan hukum antara lain sebagai berikut :
  1. Mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1212/III/1992 tanggal 23 Maret 1992 yang menetapkan bahwa rumah Dinas TNI-AL Di Wilayah Jakarta Sebagai Rumah Dinas TNI-AL Non Strategis.

  2. Mengeluarkan kebijakan-kebijakan lain yang berhubungan dengan proses pelepasan rumah dinas.

  3. Proses tersebut telah diteruskan ke Menhankam/Pangab.

  4. Telah mendapat persetujuan dari Kakanwil Dirjen Anggaran Jakarta.

  5. Telah mendapat kepastian dari Kepala BPN Jakarta Utara bahwa proses pelepasan rumah dinas dapat dilaksanakan.

  6. Telah menyetujui permohonan tertulis dari anggota/penghuni rumah dinas.

  7. Telah menerima lampiran berkas permohonan yang disampaikan oleh anggota/para peghuni rumah dinas, sebagai kelengkapan berkas administrasi persyaratan membeli rumah dinas.

  8. Bersama-sama BPN Jakarta Utara telah melakukan pengukuran atas bidang tanah.

  9. Mengeluarkan surat keputusan Nomor : Skep/344/II/2003 tanggal 24 Pebruari 2003, Tentang Peraturan Pokok Perumahan Dinas TNI Angkatan Laut, KASAL mengeluarkan kebijakan, bagi anggota yang telah pensiun, selambat-lambatnya tanggal 24 Pebruari 2007 harus sudah meninggalkan rumah dinas yang dihuninya.

  10. Dengan surat keputusan diatas maka perihal proses pelepasan rumah dinas yang sudah dilakukan menjadi tidak jelas.

  11. Dan lain-lain.
Sedangkan perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh pihak anggota/penghuni rumah dinas, antara lain sebagai berikut :
  1. Telah mengajukan permohonan secara tertulis kepada TNI-AL untuk dapat membeli rumah dinas, permohonan mana telah disetujui oleh TNI-AL.

  2. Telah menyerahkan lampiran berkas permohonan kepada TNI-AL berupa kelengkapan adminstrasi persyaratan membeli rumah dinas.

  3. Mengeluarkan biaya untuk pengukuran tanah dan biaya-biaya yang lain sesuai yang disyaratkan.

  4. Dan lain-lain.
Perbuatan-perbuatan hukum diatas dapat terjadi karena kedua belah pihak saling percaya dan mempunyai itikad baik untuk bersama-sama melakukan proses pelepasan rumah dinas, dimana di satu sisi TNI-AL yang akan melepaskan/menjual rumah dinas dan sedangkan disisi lain, para anggota/penghuni yang akan menerima pelepasan/membeli rumah dinas tersebut.

Perbuatan-perbuatan hukum proses pelepasan rumah dinas tersebut yang telah dimulai dari sejak tahun 1992, akhirnya pada tahun 2003 semakin tidak jelas (bahkan terhenti) dengan dikeluarkannya surat keputusan KASAL Nomor : Skep/344/II/2003 tanggal 24 Pebruari 2003, Tentang Peraturan Pokok Perumahan Dinas TNI Angkatan Laut, KASAL mengeluarkan kebijakan, bagi anggota yang telah pensiun, selambat-lambatnya tanggal 24 Pebruari 2007 harus sudah meninggalkan rumah dinas yang dihuninya.

Dari kasus diatas, apabila kita uji dengan teori hukum perjanjian dimana mengingat kasus diatas belum terjadi kesepakatan atau belum tercantum dalam pengikatan/perjanjian jual beli antara TNI-AL dengan anggota/penghuni rumah dinas, karena janji-janji tersebut hanyalah merupakan janji-janji pra perjanjian, maka dengan demikian TNI-AL tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya.

Penilaian hukum perjanjian seperti diatas masih banyak dianut oleh Hakim-Hakim di Indonesia, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim perkara aquo diatas, bahwa “... akan tetapi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa antara para Penggugat dengan para Tergugat tidak ada kesepakatan atau perjanjian jual beli rumah dinas, maka menurut Majelis Hakim para Tergugat ...”.

Pertimbangan Majelis Hakim perkara aquo diatas telah membuktikan bahwa Majelis Hakim perkara aquo masih menganut teori hukum perjanjian pada umumnya, dan masih banyak Hakim-Hakim di Indonesia yang masih menerapkan teori hukum perjanjian sebagaimana diatas.Dengan pertimbangan Majelis Hakim perkara aquo diatas, maka dengan demikian menurut teori hukum perjanjian tersebut bahwa para anggota/penghuni rumah dinas tidak dapat meminta/menuntut TNI-AL untuk memenuhi janji-janjinya atau bahkan dimintakan ganti rugi.

Dari pertimbangan dan putusan Majelis Hakim sebagaimana perkara aquo diatas dan putusan-putusan perkara pada umumnya yang pertimbangannya hanya didasarkan pada penekanan pentingnya adanya suatu kepastian hukum dimana fungsi utamanya suatu perjanjian adalah untuk memberikan kepastian tentang mengikatnya suatu perjanjian antara para pihak yang membuatnya.Dengan kata lain bahwa sepanjang belum ditandatanganinya kesepakatan/perjanjian (termasuk juga adanya pembatalan), maka janji-janji pra kontrak sama sekali tidak berdampak hukum.

Menurut pandangan kami, pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana perkara aquo diatas, untuk saat ini sudah tidak tepat lagi untuk diterapkan, karena tidak mencerminkan rasa keadilan dan asas itikad baik.

Dilihat dari pertimbangan Majelis Hakim perkara aquo diatas, menurut Jack Beatson and Daniel Friedman 1995 dalam bukunya yang berjudul Good Faith and Fault in Contract Law, Oxford: Clarendon Press 1995 (Suharnoko, SH., MLI dalam bukunya yang berjudul "Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus", 2004, edisi pertama, cetakan ke-3, halaman 2), berpendapat bahwa pandangan hukum perjanjian sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim perkara aquo diatas adalah "teori hukum perjanjian yang klasik" dan pada saat sekarang ini sudah tidak cocok lagi untuk diterapkan karena sudah tidak lagi mencerminkan terpenuhinya rasa keadilan.

Menurut "teori hukum perjanjian yang modern" bahwa "asas itikad baik" bukan baru mulai dilaksanakan setelah ditandatangani perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, akan tetapi harus sudah dilaksanakan (ada) sejak tahap perundingan (pra perjanjian/kontrak), jadi janji-janji pra perjanjian/kontrak selayaknya mempunyai dampak (akibat) hukum dan dapat dituntut ganti rugi jika janji tersebut dilanggar/diingkari. Dan teori hukum perjanjian modern lebih cenderung untuk menghapus syarat-syarat formal bagi kepastian hukum dan lebih menekankan kepada tercerminnya/terpenuhinya rasa keadilan.

Teori hukum perjanjian yang modern yang mengedepankan asas itikad baik bahwa pelaksanaan asas itikad baik bukan baru mulai dilaksanakan setelah ditandatangani perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, akan tetapi harus sudah dilaksanakan (ada) sejak tahap perundingan (pra perjanjian/kontrak).

Teori hukum perjanjian yang modern ini sudah diberlakukan di negara-negara yang menganut sistim hukum "Civil Law" seperti Perancis, Belanda dan juga Jerman.Kita ketahui bersama bahwa Code Civil Perancis mempengaruhi Burgelijk Wetboek Belanda dan selanjutnya berdasarkan asas konkordansi maka Burgelijk Wetboek Belanda diadopsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia.

Pada asas hukum "kebebasan berkontrak" yang tercantum didalam KUHPerdata Pasal 1338 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :

"Semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

dan pada ayat (3) nya mensyaratkan bahwa :

"Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik".

Menurut teori perjanjian yang klasik sebagaimana juga contoh kasus diatas dan jika Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata dihubungkan dengan Pasal 1320 ayat (3) KUHPerdata, bahwa "asas itikad baik" dapat diterapkan dalam situasi dimana perjanjian sudah memenuhi "syarat hal tertentu", maka dengan demikian sebagaimana kasus diatas, mengingat perjanjiannya belum memenuhi syarat hal tertentu, oleh karenanya janji-janji pra kontrak sama sekali tidak berdampak hukum. Akibatnya teori perjanjian yang klasik ini tidak melindungi pihak yang menderita kerugian dalam tahap pra perjanjian/kontrak atau pada tahap perundingan.

Sebaliknya menurut teori perjanjian yang modern bahwa pihak yang menderita kerugian dalam tahap pra perjanjian/kontrak atau pada tahap perundingan, hak-haknya juga patut untuk dilindungi, sehingga janji-janji pra perjanjian/kontrak akan berdampak hukum bagi yang melanggarnya.

Dalam perkembangan teori hukum perjanjian yang modern ini, dimana asas itikad baik harus sudah ada sejak pada tahap pra perjanjian/kontrak atau tahap perundingan, Negeri Belanda sudah mengakui dan memberlakukan teori hukum perjanjian yang modern ini sejak tahun 1982 (Vide Arrest Hoge Raad Tanggal 18 Juni 1982). Indonesia sendiri pada dasarnya telah memberlakukan teori modern ini, yakni dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dimana secara implisit menurut Pasal 9 ayat (1) bahwa :

"Pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, ...".

dan selanjutnya pada Pasal 62 ayat (1) disebutkan bahwa :

"... yang melanggar ketentuan ..., Pasal 9, ... dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)".

Dari Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen ini, dapat disimpulkan bahwa asas itikad baik harus sudah ada sejak pra perjanjian/kontrak dan janji-janji pra kontrak/perjanjian akan berdampak hukum.

Dengan demikian asas itikad baik yang baru diterapkan setelah perjanjian ditandatangani sebagaimana ketentuan yang tercantum didalam KUHPerdata Pasal 1338 ayat (3) , untuk saat ini penerapannya sudah tidak sesuai lagi karena seharusnya asas itikad baik sudah harus diterapkan sejak saat perundingan atau pra kontrak.

Pada negara-negara yang menganut sistim hukum "Common Law" seperti Amerika dan Inggris, juga telah melakukan pencegahan agar seseorang tidak menarik kembali janjinya, dengan teori hukum yang dikenal dengan istilah hukum "doktrin promissory estoppel".

Menurut Paul Latimer dalam bukunya yang berjudul Australian Business Law, Sydney, CCH Australian Limited, 1998 (Suharnoko, SH., MLI dalam bukunya yang berjudul "Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus", 2004, edisi pertama, cetakan ke-3, halaman 11), bahwa teori hukum "doktrin promissory estoppel" adalah suatu doktrin hukum yang mencegah seseorang (promisor) untuk menarik kembali janjinya, dalam hal pihak yang menerima janji (promisee) karena kepercayaannya terhadap janji tersebut telah melakukan sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu, sehingga dia (promisee) akan menderita kerugian jika (promisor) yaitu pihak yang memberi janji diperkenankan untuk menarik janjinya.

Dari apa yang telah diuraikan diatas, karena di Indonesia, selain Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, belum ada pengaturan yang khusus mengenai "dampak hukum dari janji-janji pra kontrak", sehingga kekosongan hukum ini diharapkan dapat diisi dari pertimbangan-pertimbangan dan putusan-putusan pengadilan, Pengadilan/Hakim didalam memeriksa perkara dapat menggunakan metode penafsiran untuk dapat mengisi kekosongan hukum.

Baca selengkapnya ...

05 Februari, 2008

Sebutan Jaksa sebagai Pengacara Negara (Suatu Tinjauan Hukum)

.

Tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang dipimpin oleh Dachmer Munthe, SH. telah mendaftarkan gugatan perdata terhadap Yayasan Supersemar ke PN Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 9 Juli 2007. Demikianlah salah satu head line berita dari salah satu mass media.

Dengan pendaftaran ini, Kejaksaan Agung membuka kembali upaya memburu harta kekayaan mantan Presiden Soeharto. Ketua Tim Jaksa Pengacara (JPN) tersebut, Dachmer Munthe, SH. mengatakan kualifikasi gugatan perdata yang didaftarkan oleh Kejaksaan adalah perbuatan melawan hukum, dimana Negara mengajukan gugatan ganti rugi terhadap Yayasan Supersemar berupa, ganti rugi materil sebesar Rp1,5 triliun dan immateril Rp10 triliun.

Dari berita diatas, dibawah ini Saya akan membahas istilah atau sebutan Jaksa Pengacara Negara (JPN). Apakah istilah atau sebutan untuk Jaksa sebagai Pengacara Negara itu sudah tepat, benar dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?.

Untuk menjawab pertanyaan diatas, terlebih dahulu harus dikaji, baik dari sisi istilah bahasanya berdasarkan kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum Indonesia, serta terakhir akan dikaji berdasarkan ketentuan-ketentuan gukum yang berlaku.

Pada kalimat "Jaksa Pengacara Negara", terdapat 3 (tiga) suku kata yakni, Jaksa, Pengacara dan Negara.

- Menurut kamus lengkap bahasa Indonesia karangan Em Zul Fajri dan Ratu Aprillia Senja.

1. Jaksa.

Adalah penuntut dalam suatu perkara yang merupakan wakil pemerintah.

2. Pengacara (Advokat).

Adalah pembela dalam perkara hukum; ahli hukum yang berwenang sebagai penasehat atau terdakwa.

3. Negara.

Adalah organisasi dalam suatu wilayah tertentu yang diatur oleh kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati rakyat.

Sedangkan "Pemerintah" adalah perangkat organisasi yang menjalankan hal-hal yang berkenaan dengan Negra.

- Sedangkan menurut kamus hukum Indonesia karangan BN. Marbun, SH.

1. Jaksa atau Penuntut Umum.

Adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh UU untuk bertindak sebagai penuntut umum terhadap pelanggar hukum pidana dimuka pengadilan serta melaksanakan putusan pengadilan (eksekusi) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan UU.

2. Pengacara atau Advokat.

Adalah pembela perkara, penasehat hukum, pokrol, seseorang yang bertindak didalam suatu perkara untuk kepentingan yang berperkara, dalam perkara perdata untuk tergugat/penggugat dan dalam perkara pidana untuk terdakwa. Bantuan seorang pengacara itu tidak diharuskan, kecuali dalam perkara pidana dimana terdakwa ada kemungkinan dijatuhi hukuman mati.

3. Negara.

Adalah suatu persekutuan bangsa dalam satu wilayah yang jelas batas-batasnya, dan mempunyai pemerintahan sendiri; unsur negara adalah terdapatnya wilayah, penduduk, pemerintahan dan memiliki kedaulatan kedalam dan keluar. Pemerintahan adalah sebagai penyelenggara negara.

Dari penjelasan diatas, dari segi bahasa dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "Jaksa Pengacara Negara" adalah Jaksa yang bertindak sebagai Pengacara, pembela perkara mewakili Negara dalam mengajukan sesuatu tuntutan.

Ditinjau dari segi bahasa sebagaimana uraian diatas, sudahlah tepat, istilah atau penyebutan "Jaksa (sebagai) Pengacara Negara", namun demikian jika ditinjau dari sisi UU atau ketentuan hukum yang berlaku, apakah penyebutan "Jaksa Pengacara Negara" itupun sudah tepat?.

Untuk menjawabnya, maka dibawah ini akan diuraikan berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut :

1. Jaksa.

- Merujuk pada UU No. 16 Th. 2004, pasal 1 ayat (1) Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan UU.

- Sedangkan wewenang lain dari Kejaksaan sebagaimana pasal 1 ayat (1) diatas dibidang perdata jika merujuk pada UU No. 16 Th 2004, pasal 30 ayat (2) adalah Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

2. Pangacara (Advokat).

- Merujuk pada UU No. 18 Th. 2003, pasal 1 ayat (1) Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UU (ini).

- Merujuk pada pasal 2 ayat (2) Pengangkatan Advokat dilakukan oleh OrganisasiAdvokat.

- Merujuk pada pasal 3 ayat (1) c tidak berstatus pegawai negeri atau pejabat negara.

- Merujuk pada pasal 32 ayat (1) Advokat, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat UU ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai Advokat sebagaimana diatur dalam UU ini.

Dengan merujuk pada UU No. 18 Th. 2003, jika berprofesi sebagai Advokat (pengacara) ada persyaratan2 khusus yang harus dipenuhi oleh seseorang yang berprofesi sebagai Advokat (pengacara).

Dengan demikian Jaksa sebagai penerima surat kuasa khusus mewakili Negara berperkara perdata di pengadilan, maka ia tidak dibenarkan diistilahkan atau disebut sebagai pengacara atau advokat, apalagi jika merujuk pada UU No. 16 Th. 2004, pasal 1 ayat (1) Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan UU, dimana UU ini sama sekali tidak menyebutkan bahwa Jaksa adalah juga sebagai pengacara Negara atau Jaksa Pengacara Negara (JPN).

Kembali ke pertanyaan diatas, "Apakah Jaksa sebagai penerima kuasa khusus mewakili Negara untuk perkara perdata, sudah tepatkah menggunakan istilah atau sebutan sebagai pengacara (Advokat)?

"Jawabannya adalah :

"JAKSA SEBAGAI PEMBELA NEGARA PADA PERKARA PERDATA, TIDAK TEPAT MENGGUNAKAN ISTILAH ATAU SEBUTAN SEBAGAI PENGACARA NEGARA ATAU JAKSA PENGACARA NEGARA (JPN), KARENA PENGACARA (ADVOKAT) ADALAH SATU PROFESI YANG TIDAK DAPAT DIRANGKAP JABATAN OLEH PROFESI YANG LAIN TERMASUK OLEH JAKSA, DAN JAKSA TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN UNTUK BERPROFESI SEBAGAI PENGACARA (ADVOKAT)".

Baca selengkapnya ...
.

Daftar Seluruh Artikel

.

Daftar Seluruh Komentar